Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim mempertanyakan mengapa tidak semua menteri jadi tersangka jika pengadaan di kementerian menguntungkan vendor. Dia mengajukan pertanyaan itu kepada Pakar Hukum Pidana Unpad, Romli Atmasasmita, saat sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/5/2026).

Nadiem menyoroti batasan pengadaan yang dikatakan sebagai tindak pidana korupsi karena memperkaya orang atau korporasi. Romli menjelaskan, suatu perbuatan melawan hukum harus ada agar proses itu masuk kategori korupsi. “Tidak semua menteri melakukan perbuatan melawan hukum,” kata Romli.

Merujuk Pasal 2 dan 3 UU Tipikor No 31 Tahun 1999, serta Pasal 603 dan 604 KUHP baru, Romli menyatakan bahwa menteri bisa dijerat jika terbukti menerima keuntungan secara melawan hukum. Namun, dugaan suap atau hubungan vendor-menteri harus dibuktikan jaksa. Kerugian negara juga jadi penentu apakah tindakan tersebut dikategorikan korupsi.

Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim didakwa melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara Rp 2,1 triliun. Selain Nadiem, tiga terdakwa lain juga terlibat dalam kasus ini. Nadiem dituduh memperkaya diri sendiri Rp 809 miliar dari investasi Google ke Gojek dan PT AKAB. Perbuatan melawan hukum ini menjadi dasar dakwaan terhadap mereka. Kasus ini menyorot hubungan investasi yang dianggap merugikan keuangan negara. Proses hukum masih berlangsung dan pihak terkait terus menjalani pemeriksaan. Penyidikan menekan aspek perbuatan melawan hukum agar kasus ini tuntas.