Bagi kalian yang mengikuti perkembangan industri game pasti tahu bahwa pemerintah Indonesia akan memberlakukan pajak sebesar 10% untuk Steam. Dimana, gamer Indonesia yang akan membeli game yang ada di Steam akan dikenakan pajak sebesar 10% dari harga game yang sudah tersedia di Steam tersebut mulai pada bulan Juli ini.
Hal ini pun tentu saja memunculkan pro dan kontra di antara gamer di Indonesia, mengingat pajak 10% tersebut dinilai begitu besar dan akan memberatkan banyak gamer yang ingin membeli game original di Steam. Namun, tak sedikit pula gamer yang setuju dengan hal ini, mereka berpendapat bahwa hal ini memang wajar dan harus dilakukan.
Pajak 10% di Steam resmi diaplikasikan
Steam sendiri adalah platform digital utama untuk gamer yang menggunakan PC sebagai perangkat utama mereka. Namun anehnya, ketika pajak 10% tersebut berlaku mulai tanggal 1 Juli kemarin, harga game di Steam masih normal dan tidak berubah sama sekali. Faktanya, pajak 10% tersebut ternyata sudah termasuk ke dalam harga yang selama ini ditentukan oleh Steam.
Hal ini tentu kabar yang sangat baik untuk gamer di seluruh Indonesia. Tentu, hal ini pun mulai mengundang rasa penasaran baru, tentang siapa yang sebenarnya membayar 10% pajak untuk pemerintah Indonesia ini? Apakah pihak Valve atau malah lainnya? Hal ini pun akhirnya terjawab. Awalnya, banyak gamer di Indonesia mengira bahwa pajak ini dibayar oleh pihak Valve dan langsung memberikan pujian positif untuk Steam dan Valve karena sudah bertanggung jawab mengenai hal ini.
Namun, kenyataannya tidaklah demikian. Ternyata, pajak 10% tersebut datang dari kantong pihak developer maupun publisher game yang gamenya terjual di Steam dan bukan dari kantong Valve sendiri. Valve tetap mempertahankan sistem bagi hasil yang sama. Kini Valve diketahui akan secara otomatis melibatkan pajak 10% dan kemudian memotong total pendapatan developer dan publisher game di Steam.
Pajak 10% ternyata memberatkan developer maupun publisher
Nah, Tri Sulistiono – Lead Programmer game horror Indonesia, Dreadout, mengkonfirmasikan hal ini. Berdasarkan data penjualan harian Dreadout sejak tanggal 1 Juli 2020 kemarin, Digital Happiness kini dibebani angka VAT 10%, yang otomatis membuat pendapatan bersih yang mereka dari Steam kini berkurang karena pajak. Metode ini juga ternyata akan diaplikasikan di platform digital lainnya seperti Google Play.
Fakta yang terbongkar adalah developer maupun publisher saat ini harus menanggung beban pajak 10% tersebut dan tentu saja sangatlah sulit. Valve tidak turut bertanggung jawab tentang pajak 10% yang pemerintah Indonesia inginkan. Pajak 10% ini sama sekali tidak memberatkan Valve maupun Steam dan malahan memberatkan pihak developer maupun publisher.
Jadi, mengingat hal ini terjadi, tak heran bahwa ke depannya pihak developer maupun publisher game akan menaikkan harga game mereka. Bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Berikan tanggapannya di bawah ya.
