Peraturan baru PBESI telah menyebabkan kontroversi di kalangan industri dan media, di mana mereka dikabarkan akan membatasi peredaran game Non-Esports di Indonesia.
Informasi ini pertama kali muncul melalui salah satu content creator Gamebrott bernama Javier Ferdano dan menjadi topik hangat dalam beberapa hari terakhir. Jika kalian tertarik dengan kondisi industri video game saat ini, kalian bisa melihat artikel kami lainnya di Gamedaim News.
Game Esports Harus Lapor Terlebih Dahulu?
Peraturan baru PBESI yang muncul dalam bab ke-38 telah mendapat kontroversi karena isinya tidak memiliki benefit bagi industri video game dan Esports. Salah satu pasal bertuliskan bahwa PBESI berhak memberikan limitasi persayaratan untuk penerbit agar game mereka bisa termasuk ke dalam game Esports.
Permohonan pengakuan sebagai Game Esports pada PBESI harus memiliki persyaratan:
a. Game tersebut sudah diterima oleh masyarakat Indonesia secara luas; dan
b. Memiliki sistem pertandingan kompetitif antarpemain (player vs player) atau antartim (team vs team).
PBESI, Peraturan Bab XVIII Pasal 39 Nomor 7
PBESI juga menuliskan bahwa mereka merupakan satu-satunya induk organisasi cabang olahraga yang berhak menentukan suatu game untuk dapat mereka akui sebagai Esports di Indonesia. Kita harus ingat bahwa ada organisasi lain seperti AVGI dan IeSPA yang ikut serta menjadi organisasi cabang olahraga Esports dan ini sangat berkontradiktif dengan misi kedua organisasi itu.
Kasarnya, apa yang harus kita definisikan sebagai game yang sudah umum oleh masyarakat Indonesia? Game seperti Mobile Legends, Free Fire, dan sebagainya? Lalu bagaimana dengan nasib game-game seperti DOTA 2, Valorant, dan CS:GO?
Peraturan itu tentunya akan menghalangi game-game yang yang kurang populer untuk masuk ke dalam pasar lokal kita. Situasi ini akan menimbulkan monopoli antara penerbit yang sudah bekerja sama dengan PBESI seperti Tencent dan Moonton.
Peraturan Baru PBESI Juga Batasi Peredaran Game?
Tidak hanya sampai situ saja, PBESI mengklaim bahwa mereka dapat melakukan blokir atau menghentikan akses dari game Esports maupun Non-Esports yang ada di Indonesia. Bahkan mereka akan menurunkan aparat penegak hukum apabila ada pengembang yang tidak mematuhi peraturan tersebut.
PBESI bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait untuk menghapus atau menghentikan akses dari suatu Game dan Game Esports yang tidak diakui oleh PBESI.
PBESI, Peraturan Bab XVIII Pasal 39 Nomor 9
Peraturan ini juga bisa menjerat penerbit dan pengembang game dari luar negeri. Secara tidak langsung, PBESI memungkinkan adanya monopoli secara keseluruhan untuk industri video game di Indonesia.
Sangat kami sayangkan bahwa mereka masih berani untuk melakukan hal seperti ini. Jika peraturan-peraturan ini masih PBESI gunakan, maka industri video game dan Esports di Indonesia ke depannya akan memiliki masa depan yang sangat suram.
